Menerbangkan Drone Harus Ijin Pemilik Lahan

No Comments

Menerbangkan drone tidak bisa sembarangan lagi jika tidak ingin di penjara atau kena denda. Sebelum menerbangkan drone wajib untuk meminta ijin kepada pemilik lahan yang direncanakan dilalui jalur terbang. Demikian juga drone yang diterbangkan harus diregistrasikan kepada pemegang otoritas setempat. Jika anda menerbangkan drone dan mengabaikan peraturan tersebut maka ancaman hukumannya adalah maksimal 5 (lima) tahun penjara dan atau denda maksimal sekitar 40 juta (100.000 Bath). Demikian Komisi Nasional Penyiaran dan Komunikasi Pemerintah Thailand (Thailand’s National Broadcasting and telecommunications Commission NBTC), mengumumkan perlunya pemilik drone untuk meregistrasikan drone. Pemilik drone diberi kesempatan untuk melakukan registrasi hingga januari 2018, jika tidak melakukan registrasi maka ancaman hukum adalah konsekuensinya.

CAAT thai

Selain itu untuk tujuan komersial menerbangkan drone wajib mengasuransikan terkait resiko yang ada dan harus mendapat ijin dari otoritas penerbangan sipil pemerintah Thailand (Civil Aviation Authority of Thailand, CAAT). Jika lalai maka ancamannya adalah penjara 1 tahun dan denda 40.000 Bath (sekitar 16,25 juta rupiah). Untuk mempermudah proses registrasi drone Pemerintah Thailand membuka pelayanan di kantor NBTC, kontor polisi, atau pusat pelatihan penerbangan sipil. Persayaratan yang dibutuhkan dalam registrasi meliputi; Salinan pasport, kartu keluarga/perjanjian sewa/ijin kerja, foto drone dan angka serialnya, dan form permohonan registrasi. Ketika pemilik drone telah melakukan registrasi maka dianggap telah memahami aturan menerbangkan drone. Pokok aturan menerbangkan drone di Thailand meliputi;

  • Telah mendapatkan ijin dari pemilik lahan sebelum menerbangkan drone.
  • Tidak menerbangkan drone pada jalur yang dapat menyebabkan gangguan lingkungan, aset dan properti, serta gangguan lainnya.
  • Hanya terbang pada siang hari
  • Drone harus dalam jangkauan penglihatan selama penerbangan drone
  • Tidakboleh lebih dari 90 meter
  • Tidak boleh terbang diatas kota dan desa atau komunitas tempat masyarakat berkumpul
  • Tidak menerbangkan dekat dengan pesawat terbang
  • Tidak mengganggu privasi orang lain
  • Tidak menimbulkan kebisingan/kegaduhan bagi orang lain.
Categories: Lainnya

Peran Jasa Konsultan Dalam Pembanguan Infrastruktur Terintegrasi

No Comments

Pemerintah Indonesia memberikan porsi yang besar pada pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut dilakukan guna meningkatkan penguatan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan di beberapa tahun terakhir ini menjadikan  pemerintah Indonesia menjadi perhatian para investor dunia baik secara GtoG maupun swasta. Dalam Renstra lima tahun Kementrian PUPR , kebutuhan dana infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencapai  931 Triliun. Sedangkan dalam RPJM 2015-2019 pemenuhan dana infrastruktur hanya mencapai 659 Trilian. Dengan demikian anggaran dari kementrian PUPR pertahun bila mengacu pada RPJM tersebut berkisar 130 Trilliun.

RPJM 2015-2019Sumber : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, PUPR 2015

Melihat kondisi tersebut maka peran investor dalam hal ini swasta dalam negri maupun luar negeri, BUMD, dan BUMN sangat dibutuhkan guna mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan insfrastruktur tersebut.  Pemerintah telah menerbitkan PP No. 1/2008 tentang Investasi Pemerintah, menggantikan PP No. 8/2007. PP No. 1/2008 memberikan perluasan cakupan terkait dengan investasi, tidak hanya dalam bentuk Public Private Partnership (PPP), melainkan juga  investasi dalam bentuk surat berharga maupun investasi langsung. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut membuka iklim usaha jasa kontruksi makin berkembang baik usaha kontruksi maupun usaha usaha jasa konsultan kontruksi.

Dalam usaha jasa konsultan kontruksi peran usaha jasa konsultan dituntut untuk siap dalam menyikapi percepatan pembangunan infrastruktur tersebut melalui peran pekerjaan konstruksi terintegrasi design and build dan performance based contract. Dengan demikian dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat jasa konsultan terutama dalam menghadapi tantangan terkait dengan kualitas penyedia jasa baik dari aspek manajemen, keuangan dan penyediaan sumberdaya manusia yang berlualitas. Terkait kebijakan pemerintah kendala birokrasi yang kurang luwes dalam implementasinya serta renumerasi dan billingrate yang kadang kurang layak masih sering dijumpai dalam penerapan biaya perkiraan sendiri. Dengan demikian perlu peran aktif asosiasi usaha jasa konsultan dan asosiasi usaha jasa kontruksi lainnya untuk duduk bersama dengan pemerintah mencari jalan keluarnya secara bijak.

by: admin/irw

Categories: Lainnya